Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Sumut, Pj Gubernur Hassanudin Sebut Potensi dan Pencegahan Kerawanan Pesta Demokrasi

SUMUT-Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 sebagai agenda pesta demokrasi terbesar dan pertama kali dilaksanakan. Karenanya, potensi kerawanan serta upaya kerja keras semua pihak menyukseskannya menjadi catatan penting.

Demikian disampaikan Pj Gubernur Hassanudin pada acara Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 dan Penandatanganan Kesepakatan Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2024, di Ballroom, Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

Hadir di antaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kajati Sumut Idianto, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, serta unsur Forkopimda lainnya, para bakal calon anggota DPD RI, Ketua Partai Politik tingkat provinsi, Komisioner KPU dan Bawaslu Sumut, hingga seluruh bupati/walikota se-Sumut.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang sebagai yang terbesar, mengingat selain memilih calon anggota DPD RI, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pilpres di saat bersamaan, juga akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia di tahun yang sama. Hanya beberapa bulan setelah pencoblosan di Pemilu Pileg dan Pilpres.

Baca juga: Tony Rosyid: Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

"Dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan kebutuhan/anggaran, data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas, sampai dengan penetapan calon terpilih, "ujar Pj Gubernur, didampingi Kaban Kesbangpol Sumut Ardan Noor, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, dan pejabat lainnya.

Untuk itu, lanjut Pj Gubernur, diperlukan perhatian, usaha dan kerja keras dari semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan asas sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).

Baca juga: Tony Rosyid: Gagal Dipukul, Anies Dirangkul

"Kita perlu mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas suhu perpolitikan Sumatera Utara. Suksesnya Pemilu tahun 2024 ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terkait kesiapan pendanaan oleh pemerintah daerah, " jelas Hassanudin.

Dengan upaya dan kerja keras bersama mengantisipasi potensi permasalahan, lanjut Hassanudin, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang demokratis. Dengan demikian, berbagai potensi kerawanan yang bisa saja muncul dapat dicegah, terutama dengan deklarasi damai yang ditandatangani seluruh peserta Pemilu.

Baca juga: Tony Rosyid: Awas Upaya Sistemik Menunda Pemilu

"Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga kita mampu menjalankan tugas mulia dengan bergandengan tangan dalam menjaga kondusifitas wilayah, serta menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran. Termasuk kepada ujaran kebencian yang berbau fitnah terhadap suku, agama, ras dan politik uang.

Pada kegiatan tersebut, dua kepala daerah yang hadir, yakni Plt Bupati Langkat Syah Afandin sekaligus Plt Ketua DPW PAN Sumut dan Bupati Mandailingnatal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution yang juga Ketua DPW PKB Sumut, turut menandatangai deklarasi damai bersama ketua partai politik peserta Pemilu.

Baca juga: Tony Rosyid: Statemen Ketum PSI Menggiring Anies ke Istana

Kesempatan itu, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution menyampaikan bahwa pihaknya turut berkomitmen bersama dalam hal penganggaran Pemilu 2024, sekaligus ikut bertanggung jawab memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berdemokrasi.

"Sebagai ketua partai politik, tentu kita harus berkomitmen bersama dengan seluruh partai peserta pemilu. Sebagaimana pesan Pak Pj Gubernur agar menjaga iklim demokrasi, menjaga pikiran, mulut dan jari. Sehingga semuanya adalah adu program, tanpa menjelekkan orang lain, ” pungkas Bupati Madina meneruskan pesan Pj Gubernur. ()