Surat Pernyataan WBP Sebelum Dibebaskan Tutupi "Borok" di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar

SIMALUNGUN - Setelah publik menyoroti dan menuding kebijakan bagi setiap warga binaan selesai menjalani masa pidananya, maka diwajibkan membuat pernyataan setelah dibebaskan, warga binaan diwajibkan menutupi aib lapas.

Namun, sangat disesalkan soal konfirmasi atas kebijakan surat pernyataan warga binaan sebelumnya tidak ditanggapi pihak Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, jalan Asahan, Kilometer 7, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Selasa (18/10/2022) sekira pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Hari Setianto, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 15 Tahun Penjara

Kemudian, nara sumber mengungkapkan, saat ini di dalam lapas marak Handphone  termasuk android digunakan warga binaan untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan penggunaannya, diakui sembunyi dari para pegawainya.

Baca juga: Pengedar Sabu Kampung 3 Purbaganda Gol, Polisi Amankan 2,29 Gram dan Timbangan

"Handphone itu bagaimana bisa masuk ke dalam lapas, ini masih teka teki dan apabila pengunjung atau pihak keluarga yang membawanya, dipastikan tertangkap petugasnya, " kata A Sinaga.

Sudah menjadi rahasia umum, di dalam lapas telah terorganisir adanya warga binaan dengan menggunakan Handphone melakukan praktik penipuan (Parengkol , istilah; red).

Baca juga: Residivis Kasus Togel Diringkus, Personil Polsek Perdagangan Amankan Sabu 24,5 Gram Milik JS

"Sesuai aturan dan peraturan di Rutan atau di Lapas, bahwa Handphone merupakan barang terlarang berada di lembaga pengayoman itu, " katanya.

Baca juga: PTPN IV Kebun Gunung Bayu Paksa Karyawan Mengundurkan Diri, Direktur Lembaga LRR Sumut: Dugaan ilegal dan tidak sesuai SOP lakukan test urine

Seterusnya, A Sinaga selaku Wakil Sekretaris Lembaga Peduli Anak Bangsa Kabupaten Simalungun menambahkan, dirinya bermaksud secara resmi akan menyampaikan informasi ini melalui surat Kelembagaannya.

"Kami akan laporkan permasalahan yang ada di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar melalui surat resmi kepada Presiden RI, Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak lain-lainnya, " tegas A Sinaga.

Baca juga: Sonny Wijaya, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 20 Tahun Penjara

A Sinaga menyebutkan, pihaknya sangat mendukung kinerja Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam meraih Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Melakukan reformasi birokrasi sebagai pintu gerbang dengan berkomitmen capai predikat ZI mewujudkan WBK dan selanjutnya WBBM, ' pungkas A Sinaga.

Sementara, Plt. Kalapas Kelas IIA Pematang Siantar M Taviv dimintai tanggapannya melalui Ka. KPLP Raymond Andika Girsang terkait surat pernyataan warga binaan sebelum bebas dan maraknya Handphone di dalam lembaganya.

Baca juga: Nasabah Lapor Kehilangan KTP, Transaksi Penarikan Tunai di BNI Perdagangan Dipersulit

Sangat disesalkan, terkait narasi berita media online memuat pernyataan oknum pejabat utama Lapas Kelas IIA Pematang Siantar menyatakan, bahwa pihak lembaga pengayom ini bukanlah anti kritik.

Namun, konfirmasi yang disampaikan awak media ini melalui pesan percakapan selularnya tidak berbalas hingga rilis berita dilansir kepada publik dan Ka. KPLP Lapas Kelas IIA Pematang Siantar terkesan bungkam. (amry pasaribu)