Tekan Angka Kecelakaan, BPTD Kelas II Sumut Gencarkan Pemeriksaan Bus Parawisata dan Angkutan Barang, 5 Unit Tak Layak Jalan

SUMUT-Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II bersama Kepolisian Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara terus mengencarkan pengawasan dan pemeriksaan bus-bus Pariwisata yang melintas dari UPPKB Sibolangit Kabupaten Deliserdang, Minggu 09 Juni 2024.

Pemeriksaan bus-bus pariwisata guna menekan angkat kecelakaan sekaligus untuk mengetahui kelayakan fisik dan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang, ”kata Ardiansyah Nasution mengwakili kepala BPTD Kelas II Sumut

Baca juga: Sugeng Suparwoto: Surplus Energi di PLTMG Holtekamp 50MW Jayapura Harus Dikelola dengan Bijak

Ardiansyah Nasution menyebutkan, bahwa pelanggaran lalul lintas merupakan awal dari terjadinya kecelakaan lalu lintas dan empat faktor menjadi penyebabnya yaitu, faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, dan faktor cuaca dan ketidak kelayakan fisik kendraan

Selain faktor pengemudi, kecelakangan yang belakangan terjadi, kerap disebabkan oleh minimnya perawatan kendaraan dan tak berfungsinya rem, “Untuk itu lah, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumut akan terus melakuakn pemeriksaan kelayakan fisik bus-bus pariwisata, ”ujarnya

Baca juga: Rofik Hananto: Pembelian Pertalite dan Solar Melalui Aplikasi Menyulitkan Masyarakat

Dikatakannya, BPTD Kelas II Sumatera Utara akan terus meningkatkan sosialisasi keselamatan khusus bagi operator angkutan pariwisata yang mencakup informasi tentang pentingnya perawatan secara berkala, izin operasional, dan standar keselamatan yang harus dipatuhi.

Sosialisasi dan razia ini diharapkan dapat mengurangi dan menekan angkat kecelakaan dan operator dan pengguna jasa angkutan pariwisata diminta tetap mengutamakan keselamatan dalam bertransportasi, Selain itu, BPTD Kelas II Sumatera Utara juga menghimbau kepada pengusaha bus untuk segera mengaktifkan Kartu pengawasan (KPS)

Baca juga: Tidak Pro Rakyat, Rafli Minta Presiden Jokowi Cabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM

Dalam razia tersebut sebanyak 8 unit kendraan ditunda perjalanannya lantaran tidak menaati aturan dan peraturan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor PM 75 tahun 2021 tentang angkutan dan tiga diberikan tilang dan lima tak layak jalan, "terangnya. (karmel)